ARAH KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PEMBERIAN IJIN PEMBANGUNAN PERUMAHAN (REAL ESTAT) YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN

RINGKASAN

Oleh :
F.C. Susila Adiyanta
Nanik Trihastuti
Nabitatus Saadah
Tahun 2005, 78 halaman

Sudah menjadi rahasia umum bahwa seringkali aturan berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dilanggar terus menerus dengan dalih untuk pembangunan dan kemajuan ekonomi masyarakat. Bencana banjir dan tanah longsor menunjukkan bahwa pengelolaan tata ruang harus meletakkan environment protection secara serius dalam proses perencanaannya. Pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang terjadi selama ini melibatkan dua pihak, yaitu sektor swasta yang mendapatkan ijin perubahan peruntukan dan pemerintah daerah yang memberikan ijin pembangunan perumahan dan pemukiman. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam pembangunan perumahan yang mendukung pengembangan rencana tata kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Kota Semarang dalam pemberian ijin proyek pembangunan perumahan (real estat) yang mendukung pengembangan rencana tata kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, faktor-faktor penghambat dalam implementasi pemberian ijin proyek pembangunan perumahan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dan solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), serta analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kebijaksanaan pembangunan permukiman dan perumahan berdasarkan program pembangunan daerah (Properda), rencana strategis (Renstra) dan Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kota Semarang No. 5 Tahun 2003 tentang dan RencanaTata Ruang Wilayah Kota (RTRW) Semarang Tahun 2005-2010, diarahkan untuk mendukung kota agar dapat berfungsi optimal dengan sasaran mewujudkan perumahan yang terjangkau dan layak huni serta terpenuhi kebutuhan fasilitas sosial yang memadai. Implementasi kebijaksanaan pembangunan permukiman dan perumahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang merupakan perwujudan wilayah pengembangan, pengendalian program-program strategis, dan bagian dari pelaksanaan kebijaksanaan spasial regional dalam mendukung rencana pengembangan tata ruang nasional. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam implementasi pemberian ijin proyek pembangunan perumahan dan pemukiman yang mendukung kualitas ruang dan rencana tata ruang kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan adalah masalah-masalah kependudukan, perubahan peruntukan dan fungsi tanah dan pertumbuhan antar wilayah. Langkah-langkah dan kebijaksanaan yang ditempuh Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah berupa kebijaksanaan pembangunan di bidang penataan ruang dan kawasan, pengembangan sistem informasi tata ruang, penatagunaann pertanahan (land use planning), penataan bangunan, dan konservasi lahan.
Berdasarkan hasil-hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis merekomendasikan bahwa dalam setiap perencanaan pembangunan perumahan dan pemukiman yang berkaitan dengan penataan ruang yang mempengaruhi terhadap perubahan fungsi dan peruntukan tanah perlu disosialisasikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Implementasi kebijaksanaan Pemerintah Kota Semarang dalam pemberian ijin proyek pembangunan perumahan dan pemukiman harus memperhatikan aspek efektifitas, keberlanjutan dan kemanfataan dengan skala priroritas pembangunan yang dapat menjaga kelestarian lingkungan dan memberi manfaat bagi kepentingan masyarakat yang menjadi sasaran dari proyek tersebut. Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan perumahan dan pemukiman harus dapat mendukung penataan ruang dengan terlebih dahulu melakukan inventarisasi dan menganalisis faktor-faktor hambatan yang kemungkinan akan muncul di masyarakat..

FAKULTAS HUKUM UNDIP
Dibiayai Oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian Nomor : 031/SPPP/PP/DP3M/2005 tanggal 11 April 2005
GOVERNMENTAL DIRECTION POLICY OF TOWN SEMARANG IN GIVING OF PERMISSION DEVELOPMENT HOUSING ( REAL ESTAT) WHAT IS WITH VISION OF ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY

SUMMARY

By :
F.C. Susila Adiyanta
Nabitatus Saadah
Nanik Trihastuti
Year 2005, 78 page

Have become public secret that oftentimes order pursuant to public plan of space ( RUTR) impinged continuously under the cloak of for the development of society and economic growth. Floods disaster and landslide indicate that management of planology have to put down protection environment seriously in course of its planning. Collision to planology plan that happened during the time entangle two side, that is private sector sector getting permission change of local government and allotment giving housing development permission and settlement
Pursuant to the problem background of this research is conducted as a mean to know Governmental policy of Town Semarang in housing development supporting development plan urban planning which is with vision of and environment have sustainability, becoming Governmental consideration base of Town Semarang in giving of permission of project of housing development ( real estat) supporting development plan urban planning which is with vision of and environment have sustainability, resistor factors in implementation giving of permission of project of housing development which is with vision and environment have to sustainability and solution in overcoming the the resistance. Used by research method is approach of normatif yuridis, specification of research have the character of analytical descriptive, data collecting conducted with library research and field research, and also analyse data conducted by yuridis qualitative.
Result of research indicate that setlement development policy and housing pursuant to area development program ( Properda), strategic plan (Renstra), Government policy (Perda) of Town Semarang No. 5 Year 2003 about and Regional Space Plan of Town ( RTRW) Semarang Year 2005-2010, instructed to support town so that can function optimal with target realize reached housing and competent dwell and also fufilled requirement of adequate social facility. The policy of setlement development implementation and executed housing by Government Town Semarang represent regional materialization of development, operation of strategic program, and part of regional spasial wisdom execution in supporting national planology development plan. Constraints faced by Government Town Semarang in implementation giving of permission is project of housing development and settlement supporting the quality of town planology plan and space which is with vision of and environment to have sustainability is social problem, change of land use planning, land function and allotment and growth between region. Gone through and policy steps is Government Town Semarang to overcome the resistance is the form of development policy in area settlement of area and space, planology information system development, land use planning, settlement of building, and farm conservation.
Pursuant to research pickings and analysis which have is stiff of writer recommend that ; every housing development planning and settlement related to settlement of space influencing to change of and function allotment of land; ground require to be socialized by entangling society participation. Governmental Policy implementation of Town Semarang in giving of permission is project of housing development and settlement have to pay attention effectification aspect, continue and with development prirority scale which can take care of environmental continuity and give benefit to importance of society becoming target from project. Government Town Semarang in execution of project of housing development and settlement have to can support settlement of space beforehand conduct stocktaking and analyse resistance factors which is possibility will appear [in/on] society

FACULTY OF LAW UNDIP
Financed by Directorate General Higher Education, The National Department of Education, as according to Contract Execution Work of Research of Number : 031/SPPP/PP/DP3M/2005 date of 11 April 2005.