Upaya memasyarakatkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) harus dilakukan secara terus-menerus tanpa kenal lelah. Sebab, hanya dengan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti tercakup dalam berbagai instrumen HAM, suatu masyarakat dapat mencapai tingkat peradaban yang tinggi. Bahkan, tingkat kemajuan dan keadaban suatu negara dapat diukur dari sejauhmana negara itu memenuhi hak-hak asasi warganya, terutama dari kelompok rentan. Dalam konteks inilah kita patut mengapresiasi karya Pranoto Iskandar yang dengan cerdas dan kritis mengulas aspek hukum dalam instrumen HAM internasional. Buku ini harus dibaca oleh para praktisi hukum dan para penyelenggara negara agar mereka lebih manusiawi dalam melaksanakan tugasnya.
Siti Musdah Mulia, Profesor Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri, Jakarta dan Universitas Paramadina, Jakarta dan Ketua the Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Jakarta

Adalah sebuah kebutuhan yang mendesak bagi hadirnya sebuah pengantar atas hukum HAM internasional yang sangat mudah dipahami, mengingat hukum ini seringkali disalahpahami sebagai akibat dari keluasannya dan tidak [dipahami] sebagai hal yang dapat berpengaruh banyak atas berbagai perubahan di tingkat lokal. PBB memberikan banyak mekanisme yang cukup beragam yang dapat menangani berbagai ketidakadilan yang dengan sangat mudah kita temui. Saya telah berdiskusi banyak terkait dengan kegiatannya Pranoto Iskandar dan menyaksikan sendiri keseriusan atas komitmennya terhadap penegakan HAM internasional. Saya yakin kontribusinya akan sangat bermanfaat, utamanya, bagi semua pihak yang meyakini bahwa HAM adalah untuk semua, tanpa kecuali.
Frédéric Mégret, Profesor Hukum McGill University, Montreal, Kanada, Ketua Penelitian Kanada dalam Hukum HAM dan Pluralisme Hukum dan Co-editor (bersama Philip Alston) The United Nations and Human Rights: A Critical Appraisal yang diterbitkan oleh Oxford University Press (2010).