Click here to skip to this page's main content.

 Hello!   The State of New Jersey is participating in our eBook lending program. Browse the growing lending library of over 250,000 eBooks!

Site Search

Site Search
Last edited by F.C. Susila Adiyanta
March 3, 2011 | History

HUKUM ADMINISTRASI DAN OTONOMI KEWENANGAN DAERAH: Studi tentang Diskresi Kewenangan Pemerintah Kota Surakarta dalam Penetapan Jenis-Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Asli Daerah 1 edition

HUKUM ADMINISTRASI DAN OTONOMI KEWENANGAN DAERAH
F. C. Susila Adiyanta, Budi Is ...

Borrow

Try a WorldCat search?

Buy

Add an ISBN to link to booksellers

Lists

You could add HUKUM ADMINISTRASI DAN OTONOMI KEWENANGAN DAERAH to a list if you log in.
¬°Ay, caramba! There's no description for this book yet. Can you help?
There is only 1 edition record, so we'll show it here...  •  Add edition?

HUKUM ADMINISTRASI DAN OTONOMI KEWENANGAN DAERAH : Studi tentang Diskresi Kewenangan Pemerintah Kota Surakarta dalam Penetapan Jenis-Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Asli Daerah

Published 2008 by FH Undip in Semarang, Indonesia .
Written in Indonesian.

About the Book

ABSTRACTS
THE AUTONOMY AND LOCAL GOVERNMENT COMPETENCE :
The Study of Surakarta Local Government Discretion to Local Taxes and Retribution Determination as the Original Local Income Sources
by :
F.C. Susila Adiyanta, Budi Ispriyarso

The impelmentation of the Law No. 22/ 1999 junco The Law No. 22/ 2004 concerning The Local Government and the Law No. 25/ 1999 concerning Financial Balance between The Central Government with Local Government have been executed by the local government emerged some interpretation and many problem having the caracteristic sector. For example, some conflict between the local government with Central Government was interpretation and discretion border about regional taxes and retribution interesting competence, criterion determined and managed the original local income sources.
Based on the set of problem mentioned above there many problem formulations, i.e, that’s what the relatively criterion and managed competence about about taxes and retribution interesting competence, criterion determined and managed the original local income source implementation by the local government. Based upon the purpose and aim of this study was to know the criterion determined and managed to original local income sources, esspecially abaut taxes and retribution interesting competence by Surakarta Local Govenrment, also about what’s the factors becoming constrain implementation competence of discretion by the local government in the regional autonomy. Teoretically, this research has intend to increase the knowledge insight and literatures concerning abaut implementation and competence stipulation of the local government to manage the original local income sources and to be able function as input for the local government have general concerning about criterion determination and competence stipulation to manage original local income sources. The research sspecification was analitycal describtive, using method of normative aproach.
The result of this research has been indicated the local government criterion of income sources original right based on the article 79 of Law No. 22/1999 juncto Law No. 22/ 2004 concerning the Local Government and article 3 of the Law No. 25/1999 concerning Financial Balance between the Central Government with Local Government. Specially for regional taxes dan retribution based on the article 2 subsection (3) and article 18 subsection (1) and (3) of the Law No. 18/1997 juncto the Law No 34 / 2000 concerning the Regional Taxes and Regional Retribution. The implementation of three regulation previously mention by Surakarta Local Government was local regulations concerning about regional taxes and retribution . the Surakarta local Government competence increasingly getting convirmation after obtainment verification by The Ministry of Government Decree for Internal A ffair No. 130-67/ 2002. while the factors autonomy implementation influenced by Surakarta Local Government was about : the human actor, local finacial sources, equipment, management,and local government organisation. Based on the conclusion of the result, the recommendation to the Surakarta Local Governmen is sustaining the local economic growth the policy making and more conducive business climate, inventorying the hindering factors as well as supporting regional autonomy implementation and accomplishing comprehensive analysis to enhance original local income sources .
Key Words : Local Government Competence, Discretion

RINGKASAN

OTONOMI DAN KEWENANGAN DAERAH : Studi tentang Diskresi Kewenangan Pemerintah Kota Surakarta Dalam Menetapkan Jenis-jenis Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Penerimaan Asli Daerah
oleh :
F.C. Susila Adiyanta, Budi Ispriyarso

Kata kunci : Kewenangan pemerintah daerah, Diskresi
Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 juncto UU No. 22 Tahun 2004 dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah oleh pemerintah kota dan kabupaten se Indonesia dalam beberapa waktu ini telah memunculkan beberapa permasalahan berkaitan dengan berbagai perbedaan intepretasi dan permasalahan yang bersifat sektoral. Salah satu pemasalahan yang sering muncul dan dihadapi Pemerintah kota Surakarta dalam mengimplementasikan kewenangan otonomi daerah diantaranya adalah berkaitan dengan interpretasi dan kesalahpahaman mengenai diskresi kewenangan dalam penetapan pajak-pajak dan retribusi daerah serta kewenangan pengelolaan sumber-sumber penerimaan asli daerah. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif. maksud dan tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan hal-hal : implementasi diskresi kewenangan otonomi daerah, dasar kewenangan dan kriteria dalam penetapan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kewenangan otonomi daerah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang gerak diskresi kewenangan pemerintah kota dan kabupaten -termasuk pula Pemerintah Kota Surakarta- dalam nemetapkan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta kriteria sumber-sumber penerimaan asli daerah mempunyai dasar legitimasi dan dibatasi oleh Pasal 79 UU No. 22 Tahun 1999 juncto UU No. 22 Tahun 2004 dan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1999. Kewenangan pemerintah kabupaten dan kota dalam penetapan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah, ditetapkan berdasarkan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (1) serta ayat (3) UU No. 18 Tahun 1999 juncto UU No. 34 Tahun 2000. Setiap Peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah, termasuk pula Pemerintah Kota Surakarta, sebelum disahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah daerah/ kota dan DPRD harus memperoleh verifikasi dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Ketetapan Menteri Dalam Negeri No. 130-67 Tahun 2002. Dalam prakteknya, beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi derah diantaranya adalah berkenaan dengan : faktor sumber daya manusia di tingkat daerah sebagai pelaksana otonomi, sumber-sumber keuangan daerah, instrumen pemerintahan daerah, manajemen serta organisasi pemerintahan daerah.
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, maka rekomendasi yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta adalah membuat kebijakan yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha yang lebih kondusif dan kompetitif, menginventarisir berbagai permasalahan yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah serta menindaklajuti secara komprehensif untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi yang dimiliki sebagai sumber penerimaan daerah .

Table of Contents

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
ABSTRACT iii
RINGKASAN iv
PRAKATA v
DAFTAR ISI vi-vii
DAFTAR TABEL viii
BAB I PENDAHULUAN 1
1. Latar Belakang Penelitian 1
2. Rumusan Masalah 7
3. Tinjauan Pustaka 8
BAB II KERANGKA TEORI 20
1. Titik Berat Otonomi Pada Daerah Kabupaten/ Kota
dan Pembangunan Daerah 20
2. Dimensi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah 23
2.1. Dimensi Hubungan Kewenangan dan Pengawasan
2.2. Dimensi Hubungan Keuangan 25
2.3. Sumber Keuangan dan Komposisi Penerimaan Daerah
Menurut UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 27
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 31
Tujuan Penelitian 31
Manfaat Penelitian 32
BAB IV METODE PENELITIAN 33
1. Spesifikasi Penelitian 33
2. Metode Pendekatan 33
3. Teknik Pengumpulan Data 33
4. Tahap Penelitian 34
5. Lokasi Penelitian 34
6. Analisis Data 35
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36
1. Potensi dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kota Surakarta 36
1.1. Struktur dan Perkembangan PDRB 36
1.2. Pendapatan Regional per Kapita 37
2. Sumber-sumber Penerimaan APBD Pemerintah Kota Surakarta 37
3. Kriteria Sumber-sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD)
dan Kewenangan Dalam Penetapan dan Pengelolaannya 42
Kriteria Sumber-sumber Penerimaan Asli Daerah 42
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan
dan Pengelolaan Penerimaan Asli Daerah (PAD) 50
4. Implementasi Kewenangan Penetapan Sumber-sumber Penerimaan
Asli Daerah 56
Produk-produk Peraturan Daerah tentang Retribusi
dan Pajak-pajak Daerah 56
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kewenangan Pemerintah Kota Surakarta dalam Penetapan Jenis-jenis Pajak dan Retribusi Daerah 61
4.2.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan
Otonomi Daerah
4.2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kewenangan Pemerintah Kota Surakarta Dalam Menetapkan Jenis-jenis Pajak dan Retribusi Daerah 63
4.2.2.1. Faktor-faktor Penghambat 63
4.2.2.2. Faktor-faktor Pendukung 66
BAB V PENUTUP 69
Kesimpulan 69
Saran-saran 70
DAFTAR PUSTAKA ix-xii
LAMPIRAN xiii-xvii

The Physical Object

Format
Paperback
Pagination
xiv, 70
Number of pages
613
Dimensions
21 x 29,7 x 1,2 centimeters
Weight
125 grams

ID Numbers

Open Library
OL24611737M
Internet Archive
FH Undip

History Created March 3, 2011 · 2 revisions
Download catalog record: RDF / JSON

March 3, 2011 Edited by F.C. Susila Adiyanta Edited without comment.
March 3, 2011 Created by F.C. Susila Adiyanta Added new book.